Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menerima apresiasi dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) atas kontribusi aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Sepanjang 2025, PFI dinilai berperan sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang mempertemukan filantropi, sektor swasta, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, termasuk dalam konteks pemulihan pascabencana.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenko PM memaparkan berbagai program prioritas 2026 seperti Perintis Berdaya Connect sebagai layanan terpadu pemberdayaan, pengembangan desa kreatif, penguatan UMKM dan koperasi, hingga perluasan akses kerja bagi lulusan SMK dan vokasi melalui skema pelatihan dan sertifikasi global. Isu pekerja migran, perlindungan sosial, serta penguatan kompetensi talenta Indonesia juga menjadi perhatian bersama.
Ketua MSF Aliansi Filantropi, Rizal Algamar, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan ekosistem yang terintegrasi. Melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) bersama FOZ dan HFI, PFI tengah mengembangkan model intervensi berbasis data di desa-desa dengan tingkat kemiskinan berbeda, yang akan mulai diimplementasikan pada 2026.
Diskusi juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan UMKM yang lebih inklusif, penguatan ekonomi kreatif desa, serta kolaborasi dalam penyusunan instrumen pendanaan yang fleksibel dan adaptif. Pemerintah dan filantropi sepakat bahwa kerja kolaboratif menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan kelas menengah produktif.
Apresiasi dan dialog strategis ini menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan, menyelaraskan program, serta membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.
