Oleh: Dian A. Purbasari, Wakil Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia
Ketika banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kenaikan muka air laut semakin sering terjadi, perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan. Perubahan iklim telah menjadi persoalan kemanusiaan yang memengaruhi kehidupan jutaan orang dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Kelompok yang memiliki akses paling terbatas terhadap sumber daya, layanan dasar, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi seringkali menjadi pihak yang menanggung dampak paling besar, meskipun mereka bukan penyumbang utama krisis iklim yang terjadi saat ini.
Pesan inilah yang relevan untuk direfleksikan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema #NowForClimate dengan seruan Every Action is a Signal. Tema tersebut mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan hari ini akan menentukan arah masa depan yang sedang kita bangun. Bertindak sekarang tidak hanya berarti mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar, tetapi juga membuka peluang terciptanya masyarakat yang lebih aman, sehat, dan sejahtera. UNEP bahkan memperkirakan bahwa aksi iklim yang dilakukan sejak sekarang berpotensi mencegah jutaan kematian dan kerugian ekonomi hingga triliunan dolar pada tahun 2050. Namun manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara luas apabila seluruh kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang setara untuk beradaptasi terhadap risiko yang semakin meningkat.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Perempuan sering menghadapi kerentanan yang lebih tinggi akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Anak-anak dan lansia memiliki risiko lebih besar terhadap gelombang panas, penyakit terkait iklim, maupun bencana hidrometeorologi. Masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok yang tinggal di wilayah terpencil juga menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses informasi, layanan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk beradaptasi. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang telah berlangsung lama memperbesar kerentanan tersebut dan membatasi kemampuan mereka untuk mengantisipasi, merespons, maupun pulih dari dampak perubahan iklim.
Di Indonesia, situasi tersebut terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nelayan skala kecil harus menghadapi perubahan pola musim dan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Petani kecil berhadapan dengan ketidakpastian musim tanam yang mempengaruhi produktivitas dan pendapatan mereka. Masyarakat pesisir menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan abrasi yang semakin intensif. Sementara itu, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses informasi, layanan, maupun mekanisme perlindungan ketika bencana terjadi.
Kerentanan tersebut bukan hanya lahir dari faktor alam, tapi juga sering kali merupakan cerminan dari berbagai ketimpangan yang telah berlangsung lama, mulai dari akses terhadap pendidikan, layanan dasar, sumber daya ekonomi, hingga ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, membangun ketahanan iklim tidak cukup hanya dengan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ketahanan iklim juga harus diiringi dengan upaya mengurangi berbagai bentuk ketidakadilan yang membuat sebagian kelompok masyarakat lebih rentan dibanding kelompok lainnya.
Ketahanan Iklim yang Berkeadilan
Dalam konteks perubahan iklim yang semakin kompleks, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana masyarakat dapat bertahan dari krisis, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat dari berbagai upaya adaptasi tersebut dan siapa yang masih berisiko tertinggal.
Dalam beberapa tahun terakhir, konsep resilience atau ketangguhan semakin menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga lembaga filantropi gotong royong mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi risiko perubahan iklim. Semakin menguatnya agenda ketahanan iklim juga menuntut perhatian yang lebih besar terhadap aspek keadilan, khususnya terkait siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dan siapa yang masih berisiko tertinggal dalam proses adaptasi.
Perhatian terhadap aspek tersebut menjadi penting karena berbagai upaya adaptasi masih sering dirancang melalui pendekatan yang bersifat top-down. Komunitas kerap diposisikan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai aktor utama perubahan. Akibatnya, kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki kelompok rentan tidak selalu terakomodasi secara memadai dalam proses perencanaan maupun implementasi program. Bahkan, kebijakan adaptasi yang tidak dirancang secara hati-hati berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dengan memperbesar kesenjangan akses terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan.
Di sinilah konsep just resilience atau ketangguhan yang berkeadilan menjadi penting. Konsep ini menekankan bahwa ketahanan tidak hanya diukur dari kemampuan suatu sistem untuk bertahan dan pulih dari krisis, tetapi juga dari sejauh mana proses dan manfaat adaptasi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat. Membangun ketahanan iklim harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan keadilan distribusi dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat adaptasi, keadilan prosedural dalam proses pengambilan keputusan, serta keadilan pengakuan terhadap beragam pengetahuan, nilai, dan pengalaman yang hidup di masyarakat.
Filantropi sebagai Penggerak Ketahanan yang Inklusif
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak inisiatif filantropi yang bergerak melampaui pendekatan bantuan jangka pendek menuju penguatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dalam jangka panjang. Dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, penguatan ekonomi lokal yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, hingga pengembangan mekanisme kesiapsiagaan bencana menunjukkan bagaimana filantropi dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan yang berakar pada kebutuhan dan kepemimpinan komunitas setempat. Kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif ini juga semakin terlihat dalam praktik filantropi di Indonesia. Indonesia Philanthropy Outlook 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa isu perubahan iklim telah berkembang menjadi salah satu prioritas utama program filantropi nasional.
Salah satu kontribusi penting filantropi adalah memastikan bahwa kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk beradaptasi. Fleksibilitas yang dimiliki filantropi memungkinkan dukungan menjangkau komunitas yang sering kali belum tersentuh oleh program pembangunan formal, baik karena keterbatasan kapasitas kelembagaan maupun lokasi yang sulit dijangkau. Di berbagai wilayah Indonesia, dukungan filantropi telah membantu memperkuat kapasitas petani kecil, nelayan tradisional, kelompok perempuan, hingga masyarakat di kawasan rawan bencana melalui pendampingan, pengembangan mata pencaharian yang lebih adaptif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan terkait perubahan iklim. Praktik ini mencerminkan pentingnya keadilan distribusi (distributive justice), yaitu memastikan bahwa kelompok yang menghadapi risiko paling besar tidak tertinggal dalam memperoleh dukungan untuk beradaptasi.
Di saat yang sama, filantropi juga berperan dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Banyak inisiatif filantropi tidak hanya berfokus pada implementasi program, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan berbagai inisiatif pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai program pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, penguatan tata kelola desa, maupun pengembangan strategi adaptasi berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama, bukan sekadar penerima manfaat. Melalui proses tersebut, perspektif kelompok rentan dapat lebih terakomodasi sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural (procedural justice) yang menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna dan representasi yang lebih setara dalam menentukan arah pembangunan.
Selain itu, filantropi memiliki keunggulan dalam mendukung solusi yang tumbuh dari konteks lokal dan berakar pada pengalaman komunitas itu sendiri. Berbagai praktik adaptasi yang berkembang di tingkat masyarakat sering kali lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi maupun pengalaman panjang dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dukungan terhadap masyarakat adat dalam menjaga wilayah kelola, penguatan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan, hingga fasilitasi pembelajaran antar-komunitas menunjukkan bagaimana filantropi membantu memastikan bahwa beragam perspektif, nilai, dan sistem pengetahuan mendapatkan ruang yang setara dalam upaya membangun ketahanan iklim. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya keadilan berdasarkan pengakuan (recognitional justice), yaitu pengakuan terhadap keberagaman pengalaman, identitas, dan pengetahuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari solusi menghadapi perubahan iklim.
Ke depan, tantangan perubahan iklim akan semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, filantropi memiliki peran strategis sebagai penghubung, katalis, dan penguat kepemimpinan lokal untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses adaptasi. Pada akhirnya, membangun ketahanan iklim tidak dapat dilakukan untuk masyarakat, melainkan harus dilakukan bersama masyarakat. Ketahanan iklim yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud ketika mereka yang paling terdampak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengambil keputusan, pemimpin perubahan, dan bagian dari solusi bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.
