Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini tercermin dalam Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Program Gerakan Indonesia Berdaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada 30 April 2026 di Jakarta .
Pertemuan ini menjadi bagian dari kerja bersama dalam kerangka Multi-Stakeholder Forum (MSF) Aliansi Pengentasan Kemiskinan, yang melibatkan pemerintah, organisasi filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Agenda utama difokuskan pada penyusunan rencana kerja intervensi di 30 lokus prioritas, serta penguatan sinergi program berbasis data dan kebutuhan lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya penyusunan tim kerja sebagai langkah awal implementasi, serta kebutuhan akan integrasi data intervensi dari berbagai lembaga. Pendekatan ekosistem menjadi kunci, di mana kolaborasi tidak hanya berbasis program, tetapi juga sinkronisasi data, peran yang jelas, serta pembuktian dampak untuk membangun kepercayaan publik dan sektor swasta .
Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) turut berperan aktif dalam mendorong penguatan ekosistem ini. Saat ini, PFI tengah mengembangkan tiga platform utama, termasuk platform Impact yang mengintegrasikan berbagai program anggota. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pengumpulan data intervensi secara lebih sistematis dan memperkuat pengukuran dampak di lapangan .
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya desain kolaborasi yang terstruktur, termasuk penetapan tujuan strategis, pembagian peran antar pihak, serta upaya meminimalkan kesenjangan dalam akses informasi, kompetensi, dan sumber daya. Rencana penguatan kolaborasi lintas lembaga juga akan ditandai melalui pertemuan pimpinan organisasi filantropi dan keagamaan pada Mei 2026 sebagai langkah konkret memperkuat sinergi nasional .
Dari sisi kebijakan, pemerintah membuka ruang untuk mendorong perbaikan regulasi filantropi, termasuk revisi Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), guna menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi kolaborasi dan inovasi. Advokasi terkait insentif pajak dan tata kelola filantropi juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan gerakan ini .
Ke depan, Gerakan Indonesia Berdaya diharapkan menjadi momentum nasional dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan data yang terintegrasi, kolaborasi yang kuat, serta kebijakan yang adaptif, gerakan ini berpotensi mempercepat transformasi masyarakat menuju kemandirian dan keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.
