Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) berkolaborasi bersama BAZNAS RI dan Human Initiative menyelenggarakan Philanthropy Learning Forum #61 dengan topik ‘Mekanisme Penggalangan dan Distribusi Dukungan Filantropi untuk Tindakan Kemanusiaan dalam Lingkup Internasional’ di kantor BAZNAS, Jakarta, Selasa (13/02/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi strategi serta praktik baik oleh lembaga filantropi dalam memobilisasi dukungan filantropi ke internasional, serta penjaringan masukan untuk penguatan mekanisme penggalangan bantuan tersebut. 

Merujuk kepada Indonesia Philanthropy Outlook 2022, salah satu area kemajuan sektor filantropi adalah meluasnya jangkauan aktivitas filantropi. Lembaga filantropi tidak hanya terbatas bekerja di wilayah domisili, melainkan sudah merambah pada skala nasional dan internasional. Terdapat perhatian khusus terhadap kegiatan filantropi internasional, terutama dalam konteks aksi kemanusiaan. Tercatat tahun 2023, beberapa peran sumbangsih filantropi dalam bantuan gempa Turki, Jepang dan Maroko. Kemudian respon banjir di Libya dan terkini untuk respons penyintas perang di Palestina.

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Ketua BAZNAS RI, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa perlu adanya klasifikasi mengenai bantuan untuk luar negeri yang ditujukan untuk bencana, konflik peperangan, pengungsi, dan daerah peperangan yang terkena bencana. Penyaluran dan pendistribusian bantuan ke luar negeri perlu dikoordinasikan secara bersama-sama melalui kemitraan multi-pihak. Dalam hal ini, lanjutnya, lembaga yang mempunyai hak untuk mengkoordinir bantuan adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Menurut hemat kami, siapa yang mengkoordinasikan? Adalah Kemenlu, sehingga semua bantuan yang kita lakukan untuk luar negeri apakah untuk bencana, untuk pengungsi, maupun untuk peperangan yang disitu ada konflik atau untuk konflik yang sangat ekstrem yang saat ini terjadi di Gaza perlu dikoordinasikan oleh Kemenlu,” paparnya. 

Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia, Gusman Yahya, mengungkapkan bahwa, “Pembangunan berkelanjutan dan kemanusiaan adalah suatu proses yang harus dilakukan secara bersama-sama. Saat ini, filantropi sangat luas dengan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia hingga ke internasional. Hal ini dapat memperlihatkan prinsip gotong-royong kita sebagai bangsa senantiasa membantu saudara-saudara yang membutuhkan tidak hanya di dalam negeri, tapi hingga di negara lain.” Banyak yang dapat dilakukan secara kolaboratif dan banyak yang ingin terlibat dalam hal tersebut, sehingga pentingnya untuk memperkuat koordinasi serta menata mekanisme agar lebih berdampak dan terorganisir. 

“Di Indonesia terjadi kurang lebih 2500 bencana setiap tahunnya, namun rasa peduli dan ingin membantu tidak terbatas untuk masyarakat di dalam negeri, melainkan juga diwujudkan dengan aksi-aksi kemanusiaan hingga keluar negeri. Ini menunjukkan kedermawanan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia,” ucap Andreas Hapsoro, Direktur Aliansi Strategis Habitat for Humanity Indonesia dalam pengantar diskusi.

Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK, dalam paparannya menjelaskan bahwa bantuan menjadi salah satu bentuk soft diplomacy. Elemen kunci dan strategi yang perlu diperkuat oleh pemerintah, filantropi, dan pemangku kepentingan lainnya adalah membangun komunikasi yang multi arah mengenai data atau informasi yang menjadi kebijakan atau landasan mengenai pengumpulan sumebr daya hingga penyaluran bantuan dalam atau keluar negeri. “Spesifik dalam aspek penggalangan sumber daya dalam negeri, perlu penyesuian regulasi yang mewadahi partisipasi masyarakat namun tetap mengedepankan kedermawanan, akuntabilitas, transparansi, etika, dan moral dengan semangat kemanusiaan. Perlu kebijakan positif yang mendorong orang untuk berdonasi, sehingga kebijakan perizinan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan situasi saat ini”.

Mewakili dari lembaga filantropi dan pegiat kemanusiaan, Tomy Hendrajati, Presiden Human Intiative, membagikan tantangan yang kerap dihadapi oleh lembaga filantropi ada dua aspek, yaitu penggalangan dan penyaluran bantuan internasional. “Dari sisi penggalangan bantuan internasional, tantangan utamanya adalah regulasi, merujuk ke UU PUB No. 9/1961, dimana perlu penyegaran untuk kondisi saat ini, termasuk izin penggalangan dana untuk bantuan luar negeri. Kode etik juga menjadi penting untuk ditegakkan dalam memperkuat akuntabilitas, kepercayaan masyarakat dan donatur”. Tomy menyampaikan ada lima rekomendasi untuk mempermudah penggalangan serta penyaluran bantuan internasional, yaitu adanya platform koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan kunci, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga, edukasi masyarakat, pelokalan dengan organisasi setempat, dan membangun ekositem filantropi yang kuat dengan mendorong adanya penyegaran regulasi penggalangan dan implementasi bantuan untuk keberlanjutan kegiatan filantropi di Indonesia yang dapat menjadi solusi untuk tantangan pendanaan kemanusiaan. 

Rizaludin Kurniawan S.Ag , M,Si, CFRM, Pimpinan Bagian Pengumpulan BAZNAS RI, menyampaikan setuju untuk penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggalangan dana. Aspek lainnya yang penting adalah opersional penggalangan dana untuk bantuan internasional dimana melalui SK oleh Ketua BAZNAS ditetapkan sebesar at cost dan maksimal 5%. BAZNAS berharap dalam mengkoordinasi penggalangan dan penyaluran bantuan internasional dapat hadir peran dari pemerintah, khususnya Kemenlu RI, agar komunikasi satu pintu ataupun jika diperlukan adanya lembaga khusus maka filantropi siap mendukung. 

Bambang Suherman, Ketua Forum Zakat dan Direktur Program Dompet Dhuafa, menanggapi bahwa memang dibutukannya satu mekanismes koordinasi yang baku dan hadirnya pemerintah sebagai nakoda, dalam konteks ini Kemenlu. Mekanisme yang disepakat sebagai sebuah usulan meliputi mekanisme yang beradaptasi dengan dinamika lapangan, pelaporan bantuan kepada negara agar tercatat, hingga skema efektif untuk menjaga dan menggalang partisipasi masyarakat dalam mendukung penggalangan bantuan tersebut. Bambang mengusulkan untuk dibentuknya strategi pooling fund yang tidak terbatas hanya pada uang, tetapi sumber daya lainnya, yang bebasis pemetaan pemangku kepentingan yang telah ada agar mempermudah koordinasi logsitik bantuan. 

Acara ditutup oleh M. Ali Yusuf, Ketua Komite Indonesian Humanitarian Alliance (IHA), yang menyimpulkan bahwa pemberian dukungan kemanusiaan dari Indonesia untuk lingkup internasional mensyaratkan adanya pemahaman tentang prinsip dasar kemanusiaan hingga pemahaman publik tentang dukungan yang berdampak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penggalangan dukungan yang dapat memfasilitasi kedermawanan masyarakat melalui lembaga filantropi dan lembaga kemanusiaan agar diperoleh dukungan pendanasan yang optimal. Selain itu, mekanisme kelembagaan dan pengembangan aspek-aspek strategis dan operasional-teknis  dalam mendistribusikan dukungan juga diperlukan agar bantuan kemanusiaan Indonesia di lingkup internasional tidak hanya revelan, efektif, efisien, akuntabel, tetapi juga bermakna dan berdampak. “Dokumen Kerangka Kerja Kemanusiaan (K3I) yang sedang disusun oleh Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) dapat menjadi salah satu rujukan, begitu juga praktik-praktik baik dari IHA juga dapat menjadi acuan,” tutupnya.