Berita Nasional
Berikan Masukan untuk Rancangan RAN TPB/SDGs “Saatnya Terlibat Lagi Secara Aktif”
Sumber: Sekretariat SDGs – 22 Desember 2017
Sejak awal Oktober 2017, Kementerian PPN/Bappenas telah mulai melakukan koordinasi secara intensif dengan empat platform partisipatif TPB/SDGs Indonesia, yaitu Kementerian/Lembaga (K/L), Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Media, untuk membahas Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs.
Keterlibatan semua pihak atau inklusifitas menjadi salah satu prinsip utamaTPB/ SDGs yang diterapkan dalam penyusunan rencana aksi baik di tingkat nasional maupun daerah.
Masukan, usulan perbaikan, serta komentar dapat dikirim melalui email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id paling lambat 4 Januari 2018.
Prinsip `tidak boleh ada yang tertinggal` awali pelaksanaan SDGs di Indonesia
Sumber: Elshinta.com – 31 Juli 2017
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global pembangunan yang disepakati seluruh anggota PBB merupakan penyempurnaan daripada Millenium Development Goals yang pelaksanannya telah usai di akhir 2015. Diharapkan penyempurnaan tujuan tersebut dapat lebih komprehensif mencakup berbagai bidang secara mendalam dan terkait, serta berkelanjutan (sustainable).
Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan SDGs yang diturunkan dalam 17 Tujuan serta 169 Target. Yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia dalam menterjemahkan komitmen ini adalah dengan integrasi yang erat dengan program Nawa Cita pemerintah hingga tertuang secara konkrit dalam Rencana Kerja Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi wujud komitmen tersebut.
“Rencananya [Perpres No. 59 tahun 2017] akan diluncurkan insya Allah pada hari Rabu besok bersamaan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2018. Dalam Perpres tersebut Presiden akan memimpin langsung pelaksanaan dari SDGs, sedangkan Menteri PPN/Bappenas ditugaskan menjadi koordinator pelaksana,” ungkap Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.
“Dengan prinsip dasar dari SDGs adalah no one left behind atau tidak boleh ada yang ditinggalkan, karena itu dalam pelaksanaannya, SDGs akan tidak hanya melibatkan Pemerintah seperti waktu MDGs tetapi kita juga akan melibatkan pemerintahan daerah, parlemen, filantrofi, bisnis, organisasi kemasyarakatan atau civil society organization, media, akademisi dan tentunya para pakar,” lanjutnya.
Diharapkan peran serta aktif dari komponen-komponen masyarakat baik dalam hal sumber pendanaan supaya tidak menjadi penghalang dalam pencapaian target-target SDGs tersebut selain dari anggaran negara. Antara lain filantrofi, bisnis dan sumber-sumber lain yang sah. Rencana Aksi Nasional lima tahunan sudah harus siap dalam kurun waktu enam bulan sejak diluncurkannya Perpres ini, serta Rencana Aksi Daerah maksimal 12 bulan sejak aksi ini ditandatangani presiden. Suatu Peta Jalan SDGs juga akan disiapkan hingga tahun 2030.
Menanggapi pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut, Anita Nirody selaku UN Resident Coordinator di Indonesia telah menegaskan semangat leave no one behind (red: tidak meninggalkan siapapun) dalam pelaksanaan target-target pembangunan berkelanjutan serta majunya persiapan Indonesia hingga saat ini.
“Yang membuat SDGs berbeda dan membangun di atas prinsip MDGs adalah dengan memberikan panduan yang jelas selama 14 tahun ke depan sehingga tidak ada satupun perempuan, laki-laki atau anak yang tertinggal kelak. Sejak awal, Republik Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dalam membentuk dan melaksanakan tujuan ini secara global dan di Indonesia,” kata Nirody.
“Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Pemerintah atas Perpres mengenai SDGs ini yang akan menyediakan landasan utama bagi implementasi SDGs," lanjutnya.
Indonesia diketahui memainkan peran kunci dalam pembentukan tujuan-tujuan ini sebagai co-chair dalam panel 2030 atau yang juga dikenal sebagai panel SDGs.
Sejak perkenalan SDGs di awal 2016, Elshinta Media Group telah mengambil langkah proaktif dalam memberikan kontribusi sebagai media untuk menyuarakan persoalan-persoalan atau pencapaian yang berkaitan dengan SDGs tersebut. Antara lain, Radio Elshinta menyiarkan tiga kali dalam sehari dalam program Laporan SDGs, topik-topik aktual dari berbagai pelosok di Indonesia yang relevan dengan SDGs. Bahkan, sejak Maret 2016 United Nations Information Centre di Jakarta telah menggandeng Elshinta sebagai mitra dalam sosialisasi SDGs di masyarakat. Fokus pada peran dan interaksi dengan generasi muda menjadi salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh PBB.
“Salah satu mitra terpenting kita adalah generasi muda Indonesia. Secara global, kita tidak dapat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sudut pandang dan energi dari mereka yang paling terkoneksi secara digital, dan mereka yang merupakan generasi sadar global dalam sejarah ini. Sangatlah penting untuk mendengarkan kaum muda dan kita berharap untuk terus berinteraksi dengan mereka,” ungkap Anita Nirody.
Peraturan Presiden tentang SDGs No. 59 Tahun 2017
Pada 4 Juli 2017 kemarin, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Perpres no. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Presiden akan dengan resmi mengesahkan Perpres ini di hadapan publik dan kepala pemerintahan lainnya pada Rabu, 2 Agustus 2017 mendatang. Berikut dokumen Perpres dan lampirannya.
DRAFT PESAN UTAMA VNR TPB/SDGs TAHUN 2017
Melalui Voluntary National Review (VNR), Indonesia bersama 43 negara lainnya akan melaporkan perkembangan pelaksanaan TPB/SDGs tahun pertama dalam High Level Political Forum (HLPF) yang akan diselenggarakan di New York pada 10–19 Juli 2017. Tema HLPF 2017 adalah “Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world” (Menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di dalam dunia yang berubah). Dokumen VNR 2017 disepakati secara global berfokus pada pencapaian Tujuan 1, 2, 3, 5, 9, 14 dan 17 serta thematic analysis yang memuat keterkaitan antar Tujuan dengan Tema. (…)
Pelatihan penulisan Rancangan Aksi Nasional untuk SDGs
Pada Senin, 3 April 2017 yang lalu, para anggota Forum Komunikasi Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs (FBI for SDGs), berpartisipasi dalam pelatihan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang difasilitasi oleh BAPPENAS dan Sekretariat SDGs. Pelatihan ini untuk membantu aktor dari sektor filantropi dan bisnis dalam mengisi RAN yang mengacu pada rencana pembangunan nasional jangka panjang dan keselarasannya dengan tujuan-tujuan dalam SDGs. Selanjutnya akan ada pertemuan untuk menindaklanjuti pelatihan ini dan mengaplikasikannya ke daerah-daerah.
SDGs: Tidak ada yang tertinggal – Studi Kasus dari Papua Nugini
7 Februari 2017 – Video ini diunggah di kanal YouTube resmi PBB
PBB – Pada 2015, 193 negara, termasuk Papua Nugini, mengadopsi serangkaian tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, serta untuk membangun kemakmuran dan perdamaian. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs berfungsi sebagai platform untuk mengubah dunia pada tahun 2030. SDGs bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang, karena setiap orang berharga. Film ini menceritakan kisah dari tiga keluarga di area Pesisir, Pegunungan dan wilayah Tengah Papua Nugini. Video ini mendokumentasikan tantangan yang dihadapi keluarga dalam kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan aspirasi mereka untuk masa depan.
Aksi Nyata untuk Lokalisasi SDG di Riau
UNDP dan Tanoto Foundation memulai implementasi SDGs di Provinsi Riau. Pada 24 November 2016 yang lalu dilaksanakan workshop koordinasi SDG di kota Pekanbaru yang juga dihadiri oleh Sekretaris BAPPEDA Riau Bapak Herianto Eshud, dan Filantropi Indonesia turut hadir diwakili oleh Ketua Badan Pengurus, Bapak Timotheus Lesmana W. Silakan membaca laporan dari perwakilan UNDP di acara tersebut dalam blog SDG Philanthropy Platform.
Selengkapnya: http://sdgfunders.org/blog/142659/lang/en/
[BERITA] Pemerintah Siapkan Perpres SDGs
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyiapkan rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goal's (SDGs). Saat ini rancangan perpres sudah masuk dalam tahap penandatanganan dari beberapa kementerian koordinator. Selanjutnya Bappenas akan berkunjung ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan tahap penandatanganan. Banyak kementerian yang terlibat dalam perpres ini karena TPB mencakup seluruh sektor pembangunan.
Selengkapnya: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161115204649-78-172879/pemerintah-siapkan-perpres-sdgs/
[SIARAN PERS] Menteri Bambang: Capai SDGs Dengan Prinsip Inklusif
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan keynote speech terkait Sustainable Development Goals (SDGs) pada acara Indonesia Philanthropy Festival 2016, di Jakarta Convention Center, Jumat (7/10). Menteri Bambang sangat mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut yang di dalamnya diagendakan juga penandatanganan MoU Kemitraan antara Filantropi, Bisnis dan OMS, untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. “Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak luas, bagi masyarakat penerima manfaat, serta dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs di Indonesia,” jelas Menteri Bambang. (…)
Selengkapnya: http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-capai-sdgs-dengan-prinsip-inklusif/
Forum Filantropi dan Bisnis – Indonesia untuk SDGs
Forum Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs diprakarsai oleh Filantropi Indonesia dalam kemitraan dengan Indonesia Global Compact Network, Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan Kamar Dagang Indonesia pada 3 Maret 2016. Ke depannya sektor filantropi dan bisnis secara resmi diwakili oleh Forum ini dalam Tim Koordinasi Nasional Indonesia untuk SDGs bersama-sama dengan pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sampai dengan bulan Juli 2016, Forum ini telah meningkat keanggotaannya menjadi 11 organisasi/asosiasi mewakili sekitar 700 Yayasan dan Bisnis di Indonesia. (…)
Selengkapnya: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=12318
Indonesia: Mempromosikan pendekatan inklusif untuk lokalisasi SDGs
Suatu ringkasan dari UN Development Group mengenai profil Negara Indonesia dalam pencapaian SDGs. Bagaimana pemerintah memberikan komitmen, koordinasi antar lembaga nasional dan PBB, melibatkan semua pihak, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta proses evaluasi dan monitoring.