Jakarta, 6 Juli 2026 – Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memberikan kontribusi aktif dalam pertemuan konsultatif untuk Eliminasi Malaria di Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). Dialog ini membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat sinergi antar aktor pemerintah dan sektor filantropi dalam mendukung percepatan eliminasi malaria serta menghadirkan peluang kepada filantropi untuk turut berkontribusi bermakna dalam program strategis pemerintah.
Langkah Pertama Menuju Kolaborasi Bermakna Lintas Sektor
Eliminasi malaria telah ditetapkan Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan komitmen terhadap implementasi SDG 3: Good Health and Well-Being. Namun, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada penanganan penyakit, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kapasitas layanan kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Berdasarkan situasi di lapangan tersebut, pertemuan konsultatif ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem, di mana berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, filantropi, akademia, serta masyarakat sipil didorong untuk berkolaborasi demi menghasilkan dampak yang lebih inklusif dan berkelanjutan. PFI juga menyampaikan keselarasan upaya nya untuk mengintegrasikan inisiatif eliminasi malaria dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kapasitas masyarakat.
Apresiasi Terhadap Upaya Aktif Filantropi dalam Isu Kesehatan
Kementerian Kesehatan mengekspresikan apresiasinya atas keterlibatan aktif anggota PFI dalam berbagai inisiatif kesehatan, termasuk pada saat kolaborasi implementasi forum Strengthening Philanthropic Collaboration to Accelerate Malaria Elimination in Indonesia bersama dengan PFI dengan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) bulan Februari 2026 lalu. Tetapi, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan bagi filantropi dalam mekanisme penyaluran dukungan yang selaras dengan prioritas pemerintah. Oleh karena itu, salah satu fokus dialog ini adalah untuk pembahasan akan kebutuhan legal standing serta mekanisme koordinasi yang memiliki dasar kelembagaan yang lebih terstruktur sebagai landasan kolaborasi. Demi mengatasi kendala ini, Kementerian Kesehatan berencana untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut akan dikoordinasikan bersama Wakil Menteri Kesehatan.
Perspektif Akademisi dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Salah satu Dewan Pakar PFI, Prof. Budi Haryanto, juga turut hadir dalam dialog ini. Beliau menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat (Meaningful and Inclusive Participation). Partisipasi ini juga tidak terbatas pada eliminasi malaria, tapi beberapa isu prioritas lainnya seperti pengendalian stunting, pengelolaan data kualitas udara yang tersedia di fasilitas kesehatan namun belum terintegrasi secara optimal, serta pentingnya pemetaan aktor dan komunitas lokal, khususnya di Papua, untuk memperkuat pelibatan masyarakat di level akar rumput
Papua dan Bagian Timur Indonesia Menjadi Prioritas Kolaborasi
Kementerian Kesehatan menekankan bahwa 90 persen kasus malaria di Indonesia masih terkonsentrasi di Papua. Meskipun dukungan pembangunan infrastruktur kesehatan telah diperkuat melalui pendanaan Global Fund, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan serta penguatan pemberdayaan masyarakat masih menjadi salah satu isu utama dalam pemerataan akses kesehatan.
Lembaga filantropi dinilai memiliki peran strategis untuk mendukung berbagai upaya pemerintah dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kesadaran masyarakat, edukasi, serta penguatan jejaring implementasi di tingkat daerah. Dibutuhkan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, filantropi lokal, serta mitra pembangunan lainnya yang sejalan dengan kebijakan nasional, dan PFI dinilai memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mewadahi kolaborasi tersebut.
