Sejalan dengan langkah-langkah global untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, penting untuk kita turut melindungi masyarakat adat dan kelompok rentan. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Koalisi Akses Vaksin untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan berdiri sebagai bentuk kesatuan upaya untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap vaksinasi.
Koalisi Akses Vaksinasi untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan (Koalisi Akses Vaksin) dibentuk atas dasar inisiatif beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya untuk melindungi masyarakat adat dan kelompok rentan dari paparan COVID-19 melalui peningkatan akselerasi vaksinasi COVID-19 bagi kelompok-kelompok rentan tersebut.
Rabu, 31 Januari 2024, Koalisi Akses Vaksinasi untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan berhasil menyelenggarakan Apresiasi Koalisi Akses Vaksinasi untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring di Jakarta ini dihadiri lebih dari 60 peserta yang berasal dari Anggota Koalisi Akses Kesehatan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Klaster Kesehatan Filantropi Indosia, mitra daerah, Komunitas, dan lain-lain.
Selama tiga tahun terakhir, sejak tahun 2021, 2022, dan 2023, Koalisi Akses Vaksin telah berhasil memberikan vaksin COVID-19 kepada lebih dari 276.528 individu. Program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi juga telah sukses menjangkau lebih dari 124.166 orang. Kegiatan ini telah menyebar di 151 kabupaten di 27 provinsi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Gusman Yahya, Direktur Perhimpunan Filantropi Indonesia menyampaikan “Capaian yang telah kita raih merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi multipihak ini dapat memberikan dampak positif, khususnya pada akses kesehatan bagi masyarakat. Tentunya pelaksanaan tidak akan luput dari kekurangan, baik tantangan alam, maupun kordinasi, implementasi yang akan jadi evaluasi bagi pelaksanaan2 kerjasama kedepannya. Tantangan kesehatan yang kompleks dan dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut kita untuk terus berinovasi dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.”
Dalam hal ini, Koalisi Akses Vaksin mendukung dan memfasilitasi kegiatan vaksinasi COVID-19 dan kegiatan pendukung lainnya bagi masyarakat adat dan kelompok rentan (disabilitas, petani, nelayan, lanjut usia, perempuan kepala keluarga, kelompok transjender, warga tanpa NIK, dll) di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil yang belum mendapatkan pelayanan vaksinasi dari pemerintah.
Turut hadir dr. Prima Yosephine M.K.M, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Kolaborasi antara pemerintah bersama dengan koalisi dalam pandemi COVID-19 menunjukan kesetaraan terhadap akses vaksin dan kesehatan untuk seluruh kelompok masyarakat.” Ungkapnya.
Koordinator Koalisi Akses Vaksin, Hamid Abidin juga mengungkapkan berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh Koalisi Akses Vaksin memberikan pembelajaran bahwa layanan kesehatan yang inklusif harus menjadi perhatian dan kesadaran semua pihak. Untuk mewujudkan layanan yang inklusif ini memang butuh upaya dan sumberdaya besar. Semua pihak bisa membantu mewujudkannya sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya.
Kolaborasi telah dilakukan melalui kegiatan bersama Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, TNI, Polri, mitra kolaborasi daerah/cabang, media, dan lainnya seperti pemeriksaan pendahuluan, pendampingan untuk penerima manfaat disabilitas, media komunikasi, edukasi, dan informasi untuk masyarakat adat dan kelompok rentan dalam bentuk informasi menggunakan bahasa daerah untuk masyarakat adat dan audio atau/dan visual untuk membantu teman-teman disabilitas.
Koalisi Akses Vaksin memberikan apresiasi kepada seluruh multi stakeholder dan anggota yang telah berjasa dalam kontribusi dan kolaborasi dalam percepatan akselerasi vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat adat dan kelompok rentan.
Rekan-rekan mitra daerah dan tamu undangan yang hadir juga ikut memberikan cerita dan praktik baik dari masing-masing organisasinya. Diantaranya yaitu WALHI dengan program “Rakyat Bantu Rakyat” (program barter hasil kebun/bernelayan pada saat pandemi COVID-19); LTKL dengan program perekaman NIK untuk Suku Rimba setelah kegatan vaksinasi COVID-19; OHANA yang memberdayakan kelompok disabilitas dalam kegiatannya (DIfa Bike Jogja); PEKKA dalam memberantas isu hoaks tentang vaksinasi COVID-19 dan buletin warga; Rumah Zakat dengan kampanye “Bersama Kita Hadapi Corona”; dan HWDI melalui kegiatan inklusif, responsif untuk disabilitas.
Dengan berakhirnya pandemi dan selesainya program vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Koalisi untuk Akses Vaksin pada tangggal 30 Januari 2023 bersepakat untuk mentranformasi menjadi Koalisi Akses Kesehatan. Kesepakatan pembentukan koalisi baru ini dihadiri oleh anggota koalisi yaitu: Filantropi Indonesia, HWDI, LTKL, OHANA, PEKKA, PIRAC, PPMN, WALHI, dan KPA.
“Kami melihat bahwa kolaborasi yang sudah dibangun selama ini harus terus dilanjutakan dengan peran baru yaitu akses kesehatan inklusif untuk kelompok rentan.” ucap Hamid Abidin. Komitmen Koalisi kedepan adalah memperjuangkan hak setiap warga khususnya kelompok rentan dan masyarakat adat untuk akses yang merata terhadap kesehatan yang berkualitas. Komitmen kami adalah memastikan bahwa tak seorang pun dari kelompok rentan dan masyarakat adat yang ditinggalkan di belakang dalam perjuangan untuk kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
