Jakarta, 15 Oktober 2026 — Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) melalui Klaster Filantropi Lingkungan Hidup dan Konservasi, berkolaborasi dengan Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA), Rumah Zakat, dan Yayasan CARE Peduli, menyelenggarakan Climate Talk #2 bertajuk “Indonesia’s Climate Mitigation Priorities: Collective Action for Sustainable Forests and Peatlands” di GoWork Plaza Indonesia, Jakarta.
Forum ini membahas pentingnya perlindungan hutan dan lahan gambut sebagai bagian dari agenda mitigasi perubahan iklim Indonesia, sekaligus menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan, penghidupan, serta kehidupan masyarakat. Diskusi juga menekankan perlunya langkah bersama yang tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga pada pencegahan, perbaikan tata kelola, dan penguatan ketahanan masyarakat.
Perlindungan Hutan dan Gambut Membutuhkan Perbaikan Tata Kelola
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Rizal Algamar, Ketua Badan Pengurus PFI sekaligus Co-Founder dan Executive Director AYANA, para peserta menyoroti bahwa hutan dan gambut memiliki fungsi penting dalam menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, serta menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Giorgio Budi Indrarto dari Yayasan Madani Berkelanjutan menekankan pentingnya melihat karhutla dalam konteks tata kelola kehutanan dan tekanan alih fungsi lahan. Penanganan karhutla perlu disertai penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta tindakan nyata untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan lahan.
Sementara itu, Iola Abas dari Pantau Gambut menjelaskan bahwa lahan gambut secara alami memiliki karakter basah dan rentan terbakar ketika mengering. Karena itu, pengelolaan tata air menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kebakaran. Intervensi pada lahan gambut juga perlu mempertimbangkan karakter ekosistem dan mata pencaharian masyarakat setempat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Diskusi menegaskan bahwa mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tata kelola sumber daya alam, pengawasan, serta upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Masyarakat Lokal dan Perempuan sebagai Bagian dari Solusi
Selain aspek ekologis, forum menyoroti pentingnya memastikan perlindungan hutan dan gambut berjalan seiring dengan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem tersebut perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan upaya restorasi.
Soka Handinah dari Yayasan CARE Peduli menekankan bahwa restorasi tidak cukup diukur dari jumlah pohon yang ditanam. Keterlibatan masyarakat sekitar, termasuk perempuan, merupakan bagian penting untuk memastikan upaya pemulihan ekosistem memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Perempuan, masyarakat adat, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya juga menghadapi risiko yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan penanganan karhutla. Oleh karena itu, perencanaan mitigasi dan pemulihan perlu mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, dan keberlangsungan penghidupan masyarakat.
Pendekatan berbasis masyarakat perlu didukung dengan pengembangan mata pencaharian yang sesuai dengan kondisi ekosistem setempat. Dengan demikian, perlindungan hutan dan gambut dapat berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Karhutla Membutuhkan Respons Cepat dan Aksi Bersama
Dalam sesi pembahasan mengenai kondisi karhutla, peserta menyoroti dampak asap terhadap aktivitas masyarakat, kesehatan, mobilitas, dan kegiatan ekonomi. Pengalaman para pelaku respons di lapangan juga menggambarkan tantangan yang dihadapi relawan dan masyarakat terdampak, termasuk risiko kesehatan serta kebutuhan perlindungan bagi kelompok rentan.
Forum menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons yang cepat, perlindungan kesehatan masyarakat, serta upaya pemulihan yang disertai perbaikan tata kelola. Pencegahan juga menjadi perhatian penting mengingat biaya dan dampak yang ditimbulkan kebakaran dapat meluas jauh melampaui kerusakan lingkungan.
Peserta turut membahas perlunya penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan dialog yang dapat mendorong perbaikan kebijakan. Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pernyataan atau respons jangka pendek, tetapi perlu disertai langkah konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Mendorong Komitmen dan Kolaborasi Lintas Sektor
Sebagai tindak lanjut dari diskusi, para peserta membahas sejumlah langkah kolaboratif untuk memperkuat respons terhadap karhutla dan mendorong perubahan kebijakan. Langkah yang direncanakan mencakup penyusunan komunike bersama yang memuat keprihatinan terhadap dampak karhutla dan kebutuhan perbaikan, pengembangan policy brief berisi rekomendasi kebijakan, serta penyelenggaraan dialog kebijakan.
Peserta juga membahas produksi video singkat yang mengangkat suara masyarakat terdampak, tenaga kesehatan, dan relawan di lapangan, serta kampanye komunikasi bersama untuk memperluas perhatian publik terhadap dampak karhutla. Koordinasi antarorganisasi dan pelibatan anggota PFI, Klaster Filantropi Lingkungan Hidup dan Konservasi, serta Klaster Filantropi Kemanusiaan dan Pembangunan menjadi bagian dari upaya membangun aksi kolektif.
Melalui Climate Talk #2, PFI bersama para mitra mendorong penguatan kolaborasi antara organisasi filantropi, masyarakat sipil, komunitas keagamaan, pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat lokal. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hutan dan gambut, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta mendorong langkah mitigasi perubahan iklim yang lebih terarah dan berkelanjutan.
