Oleh: Klaster Filantropi Kemanusiaan dan Pembangunan Perhimpunan Filantropi Indonesia
Dalam beberapa minggu terakhir, Indonesia menghadapi berbagai situasi kebencanaan yang membutuhkan perhatian serius. Dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, serta aktivitas sejumlah gunung api kembali mengingatkan kita bahwa risiko bencana merupakan bagian dari realitas geografis Indonesia. Hingga 7 September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.730 kejadian bencana. Seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota juga berada pada tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi.
Situasi ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan upaya mitigasi dan pencegahan. Kesiapan untuk bertindak ketika bencana terjadi sama pentingnya, terutama untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan sesuai kebutuhannya. Dalam situasi tersebut, gotong royong menjadi kekuatan penting yang memungkinkan berbagai pihak menggerakkan sumber daya, berbagi peran, dan merespons krisis secara bersama-sama.
Namun, di balik urgensi untuk bergerak cepat, terdapat pertanyaan yang perlu dijawab: apakah gotong royong hanya diperlukan untuk menangani dampak bencana, atau juga perlu menjadi bagian dari upaya mencegah bencana yang sama terulang?
Pertanyaan ini penting karena tidak semua bencana memiliki karakter penyebab yang sama. Sebagian dipicu oleh proses alam yang berada di luar kendali manusia, sementara sebagian lainnya dapat berkaitan dengan tata kelola lingkungan, pemanfaatan lahan, dan aktivitas manusia. Perbedaan tersebut menentukan bukan hanya bentuk respons yang dibutuhkan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipastikan setelah krisis terjadi.
Tanggap Darurat: Menghubungkan Kebutuhan dan Sumber Daya
Tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan segera setelah bencana terjadi untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Pada fase ini, berbagai kebutuhan muncul secara bersamaan. Ada tiga elemen yang saling berkaitan: penyelamatan dan perlindungan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta koordinasi berbagai sumber daya yang terlibat dalam penanganan bencana.
Evakuasi tidak cukup apabila penyintas kemudian tidak memiliki akses terhadap air bersih, makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Sebaliknya, bantuan yang tersedia juga sulit memberikan dampak apabila tidak didasarkan pada informasi yang memadai mengenai siapa yang membutuhkan, jenis bantuan yang diperlukan, dan bagaimana bantuan dapat menjangkau lokasi terdampak.
Karena itu, penanggulangan bencana hampir selalu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah memiliki mandat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sementara organisasi kemanusiaan, lembaga filantropi, dunia usaha, relawan, dan masyarakat lokal membawa kapasitas yang berbeda. Ada yang memiliki kemampuan evakuasi, menyediakan layanan kesehatan, mengelola logistik, menghimpun donasi, hingga mengenali kebutuhan masyarakat melalui jaringan yang telah dibangun di tingkat komunitas.
Gotong royong menjadi efektif ketika masing-masing lembaga saling melengkapi peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, bukan sekadar bergerak secara bersamaan. Artinya, banyaknya pihak yang terlibat dan besarnya bantuan yang terkumpul perlu diikuti dengan koordinasi, pembagian peran, serta penyesuaian respons berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Filantropi yang Bergerak Mengikuti Kebutuhan
Filantropi bukanlah aktor baru dalam penanganan bencana di Indonesia. Selama bertahun-tahun, berbagai lembaga filantropi telah membangun unit kebencanaan, jaringan relawan, sistem distribusi, serta layanan kesehatan yang dapat digerakkan ketika situasi darurat terjadi. Melalui jaringan tersebut, filantropi turut membantu mengidentifikasi kebutuhan yang belum tertangani dan menjembatani sumber daya masyarakat dengan kebutuhan di lapangan.
Pengalaman banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 memperlihatkan bagaimana peran tersebut dijalankan. Ketika kerusakan jalan dan jembatan membuat sejumlah wilayah sulit dijangkau, masyarakat terdampak menghadapi kebutuhan yang beragam, mulai dari makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, perlengkapan keluarga, hingga dukungan psikososial.
Berbagai lembaga filantropi dan organisasi kemanusiaan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Ada yang mendukung evakuasi, membuka dapur umum, mendistribusikan makanan, menyediakan air bersih, serta menyalurkan perlengkapan bayi dan kebutuhan kebersihan. Dukungan masyarakat melalui donasi kemudian dihimpun dan diterjemahkan menjadi berbagai bentuk bantuan yang diperlukan di lapangan.
Peran serupa terlihat dalam penanganan gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Agustus 2026. Pada fase awal, perhatian diarahkan pada keselamatan warga, pertolongan medis, asesmen kebutuhan, pengungsian, dan distribusi logistik. Organisasi kemanusiaan bersama relawan lokal berupaya memastikan masyarakat memperoleh dukungan yang dibutuhkan ketika kondisi masih belum stabil.
Sementara itu, dalam menghadapi karhutla di Kalimantan, bentuk respons yang diperlukan berbeda. Selain mendukung upaya penanganan kebakaran oleh pihak berwenang, perhatian juga diarahkan pada perlindungan masyarakat dari paparan asap. Dukungan berupa masker, air minum,alat pelindung diri, tabung oksigen, layanan kesehatan, serta tempat aman bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan menjadi bagian dari respons terhadap situasi tersebut.
Ketiga pengalaman ini menunjukkan bahwa tanggap darurat tidak memiliki satu bentuk yang berlaku untuk semua bencana. Kebutuhan masyarakat berubah mengikuti karakter bencana, tingkat kerusakan, akses terhadap layanan dasar, serta kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak.
Di sinilah salah satu kekuatan filantropi terlihat: fleksibilitas untuk menyesuaikan bentuk dukungan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Ketika fase darurat mulai mereda, kebutuhan tidak serta-merta berakhir. Rumah perlu dibersihkan dan diperbaiki, fasilitas umum perlu dipulihkan, usaha masyarakat perlu kembali berjalan, lingkungan yang terdampak bencana perlu direhabilitasi, dan anak-anak perlu kembali bersekolah. Pada saat yang sama, sebagian warga mungkin masih membutuhkan makanan, tempat tinggal sementara, atau layanan kesehatan.
Dengan demikian, transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan tidak berlangsung serentak bagi semua orang. Filantropi dapat membantu menjaga kesinambungan dukungan, dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemulihan mata pencaharian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Fleksibilitas ini penting agar bantuan tidak terputus hanya karena status kedaruratan telah berakhir atau perhatian publik mulai berkurang.
Meski demikian, fleksibilitas program saja tidak cukup untuk memastikan seluruh kebutuhan tertangani. Respons yang efektif tetap memerlukan asesmen yang akurat, koordinasi antarpihak, informasi yang dapat diakses, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Ketika Gotong Royong Bertemu Akar Masalah
Di balik pentingnya respons kemanusiaan, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan: hubungan antara penyebab bencana dan tanggung jawab untuk mencegahnya.
Banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 memberikan pelajaran penting mengenai hal ini. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan bantuan, persoalan tata kelola lingkungan dan pemanfaatan lahan juga menjadi perhatian. Pada Januari 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai Garoga dan Batang Toru, Sumatera Utara, terkait dugaan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Perkembangan tersebut mengingatkan bahwa respons terhadap bencana perlu berjalan bersama upaya memastikan akuntabilitas atas kerusakan lingkungan. Gotong royong dapat membantu masyarakat memperoleh makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan. Namun, bantuan kemanusiaan tidak dapat menggantikan penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap pemanfaatan lahan, maupun perbaikan tata kelola yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.
Hal serupa perlu menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Ketika masyarakat menghadapi paparan asap, dukungan berupa masker, layanan kesehatan, dan tempat aman merupakan kebutuhan mendesak. Akan tetapi, respons tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan kebakaran, perlindungan ekosistem gambut, rehabilitasi hutan yang terdampak, pengawasan tata guna lahan, dan penegakan aturan yang berlaku.
Tanpa upaya pencegahan yang memadai, masyarakat berisiko menghadapi krisis serupa setiap musim kemarau. Organisasi sosial dan lembaga filantropi mungkin dapat kembali menggalang bantuan, tetapi kemampuan mereka tidak dirancang untuk menggantikan tanggung jawab struktural dalam mengendalikan risiko bencana.
Berbeda dengan itu, gempa bumi di Flores memperlihatkan karakter bencana yang terutama dipicu oleh proses geologis. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan utama adalah memperkuat kesiapsiagaan, menyelamatkan masyarakat, memastikan layanan dasar tersedia, dan mendukung pemulihan jangka panjang. Tantangannya terletak pada kemampuan berbagai pihak untuk mempertahankan respons ketika fase darurat dan pemulihan berlangsung dalam waktu yang berdekatan atau saling tumpang tindih.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan terhadap bencana perlu mempertimbangkan penyebab dan konteksnya. Gotong royong dibutuhkan dalam semua situasi, tetapi perannya tidak selalu sama. Dalam bencana yang dipicu proses alam, kapasitas kolektif menjadi penting untuk mengurangi dampak dan mempercepat pemulihan. Sementara itu, dalam bencana yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan persoalan tata kelola, respons kemanusiaan perlu disertai upaya pencegahan serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti berkontribusi terhadap kerusakan.
Dengan kata lain, solidaritas tidak boleh berhenti pada upaya membantu masyarakat bertahan dari dampak bencana. Solidaritas juga perlu mendorong terciptanya kondisi yang lebih aman dan mengurangi kemungkinan masyarakat mengalami krisis yang sama secara berulang.
Dari Respons Kolektif Menuju Sistem Kolaborasi
Memahami keterbatasan filantropi bukan berarti mengurangi arti penting kontribusinya. Sebaliknya, pemahaman tersebut diperlukan agar peran filantropi dapat ditempatkan secara tepat di dalam ekosistem penanggulangan bencana.
Pemerintah, lembaga filantropi, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, relawan, dan masyarakat lokal tidak harus melakukan pekerjaan yang sama. Yang dibutuhkan adalah kesepahaman mengenai kebutuhan bersama, pembagian peran berdasarkan kapasitas, serta mekanisme koordinasi yang memungkinkan sumber daya digunakan secara efektif.
Kolaborasi perlu dimulai sejak sebelum bencana terjadi. Pemetaan kapasitas organisasi, penguatan jaringan lokal, kesiapan mekanisme penggalangan dan penyaluran bantuan, serta pertukaran informasi dapat membantu memastikan respons tidak dimulai dari nol ketika krisis muncul. Pada saat yang sama, transparansi pengelolaan donasi dan pelaporan penyaluran bantuan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ketika bencana terjadi, koordinasi perlu memungkinkan berbagai pihak mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan menghindari duplikasi bantuan. Setelah fase darurat mereda, kerja bersama perlu berlanjut melalui pemulihan layanan dasar, penghidupan masyarakat, dan penguatan ketahanan komunitas. Untuk bencana yang berkaitan dengan persoalan lingkungan dan tata kelola, kolaborasi juga perlu memberi perhatian pada pencegahan dan akuntabilitas.
Dalam konteks ini, filantropi memiliki ruang untuk berkontribusi tidak hanya melalui pendanaan, tetapi juga melalui pengetahuan, jejaring, inovasi, dan kemampuannya menjangkau masyarakat. Sumber daya tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dan organisasi kemanusiaan, sekaligus membantu memastikan bahwa kebutuhan kelompok rentan tidak terabaikan.
Namun, kolaborasi yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar kesediaan untuk bekerja bersama. Diperlukan kejelasan mengenai siapa melakukan apa, bagaimana informasi dibagikan, bagaimana kebutuhan ditentukan, dan bagaimana hasil respons dievaluasi. Dengan mekanisme tersebut, gotong royong dapat berkembang dari tindakan solidaritas yang muncul saat krisis menjadi kapasitas bersama yang dibangun dan dipelihara secara berkelanjutan.
Gotong Royong yang Tidak Berhenti pada Tanggap Darurat
Pengalaman berbagai bencana di Indonesia memperlihatkan bahwa kekuatan gotong royong terletak pada kemampuan menghubungkan sumber daya, membagi peran, dan menyesuaikan respons ketika kebutuhan masyarakat berubah. Filantropi berkontribusi melalui fleksibilitas, jaringan, serta kemampuannya menggerakkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan mendesak hingga membantu proses pemulihan.
Namun, gotong royong yang matang juga perlu memahami batas perannya. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui donasi dan bantuan kemanusiaan. Ketika bencana berkaitan dengan persoalan tata kelola lingkungan atau aktivitas manusia, solidaritas perlu berjalan bersama pencegahan, pengawasan, dan akuntabilitas. Sementara itu, pada bencana yang dipicu proses alam, kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas kolektif tetap menjadi fondasi penting untuk mengurangi dampaknya.
Bagi Indonesia yang menghadapi risiko bencana tinggi, tantangannya bukan hanya memastikan bantuan tiba dengan cepat, tetapi juga membangun sistem yang mampu menghubungkan berbagai kapasitas sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan gotong royong bukan semata-mata seberapa banyak bantuan terkumpul atau seberapa cepat bantuan disalurkan. Keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh mana bantuan menjawab kebutuhan masyarakat, proses pemulihan berlangsung secara berkelanjutan, dan upaya pencegahan mampu mengurangi risiko bencana di masa depan. Sebab, gotong royong yang sesungguhnya bukan hanya tentang hadir bersama ketika masyarakat menghadapi krisis, tetapi juga tentang memastikan mereka tidak terus-menerus menghadapi krisis yang sama.
