JAKARTA, 14 Oktober 2026 — Konservasi pesisir membutuhkan lebih dari sekadar penanaman mangrove. Upaya menjaga ekosistem pesisir dan laut perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta dukungan pendanaan jangka panjang agar manfaat ekologis dan sosial ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Philanthropy Learning Forum (PLF)#99 bertajuk “Guardians of the Coast: Sinergi antara Konservasi Pesisir, Penguatan Kapasitas Masyarakat, dan Mobilisasi Filantropi Iklim” yang diselenggarakan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Pijar Foundation.
Forum ini mempertemukan perspektif dari pemerintah, organisasi konservasi, lembaga filantropi, dan organisasi pemberdayaan masyarakat untuk membahas strategi memperkuat konservasi pesisir melalui pendekatan berbasis sains, partisipasi masyarakat, serta inovasi pembiayaan.
Konservasi Pesisir Harus Berbasis Sains dan Berdampak Nyata
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Alma Cantika Aristia dari LindungiHutan, Victor Nikijuluw dari Konservasi Indonesia menekankan bahwa ekosistem pesisir dan laut merupakan satu kesatuan yang saling terhubung. Karena itu, konservasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan kawasan secara administratif, tetapi harus memastikan pengelolaan yang efektif di lapangan.
Keberhasilan konservasi perlu diukur melalui dua aspek utama, yaitu dampak ekologis dan biologis serta manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan berbasis sains menjadi penting agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi ekosistem dan kebutuhan masyarakat setempat.
Keterlibatan masyarakat lokal dan kelompok adat juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program. Selain itu, penguatan kelembagaan setelah proyek berakhir diperlukan agar upaya konservasi tidak berhenti ketika periode pendanaan selesai.
Memobilisasi Pendanaan Iklim yang Berkelanjutan
Dari sisi pembiayaan, Dr. Joko Tri Haryanto dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menjelaskan pentingnya menghubungkan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program lingkungan. Sumber tersebut dapat berasal dari anggaran pemerintah, pendanaan internasional, skema bilateral dan multilateral, filantropi, hingga investasi.
Melalui pendekatan matching fund dan pembiayaan campuran (blended financing), berbagai sumber dana dapat dikombinasikan untuk mendukung program konservasi dalam skala yang lebih besar. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi penerima hibah untuk mengembangkan kemandirian finansial dan memperkuat keberlanjutan program.
Dalam konteks konservasi pesisir, pembiayaan perlu terintegrasi dengan pengembangan ekonomi masyarakat, seperti agroforestri, silvofishery, dan usaha lokal lainnya. Dengan demikian, pendanaan tidak hanya mendukung pemulihan lingkungan, tetapi juga menciptakan alternatif penghidupan yang mengurangi tekanan terhadap ekosistem.
Diskusi turut menyoroti potensi blue carbon, yaitu karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut. Namun, perlindungan dan pemulihan ekosistem perlu menjadi prioritas sebelum pengembangan skema perdagangan atau kompensasi karbon.
Dana abadi lingkungan (environmental trust fund) dan pembiayaan campuran dipandang sebagai alternatif untuk memperkuat dukungan jangka panjang bagi konservasi.
Menempatkan Masyarakat sebagai Penggerak Konservasi
Zulfa Faizah Musyahidah dari Insan Bumi Mandiri menekankan bahwa program pemberdayaan perlu dimulai dari kebutuhan dan konteks masyarakat lokal, bukan menggunakan pendekatan yang seragam untuk semua wilayah.
Membangun kepercayaan menjadi langkah penting agar masyarakat menerima program dan merasa memiliki inisiatif yang dijalankan. Kehadiran tokoh lokal atau local champion juga membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pelaksana program.
Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan sumber daya lokal menjadi produk bernilai ekonomi, seperti produk turunan mangrove dan pewarna alami. Inisiatif tersebut dapat membuka alternatif penghidupan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir.
Sementara itu, Lucia Yuriko dari Carbon Ethics menyoroti pentingnya perencanaan rehabilitasi yang didasarkan pada studi awal, kondisi ekologis setempat, teori perubahan, strategi keberlanjutan, dan dukungan pendanaan jangka panjang. Tidak semua wilayah dapat menggunakan pendekatan konservasi yang sama, sehingga intervensi perlu dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing ekosistem.
Kolaborasi Multipihak untuk Masa Depan Pesisir
Sesi diskusi dan tanya jawab memperluas pembahasan mengenai peran literasi iklim, pendidikan lingkungan, kebijakan tata ruang, dan pengembangan ekowisata sebagai bagian dari strategi konservasi pesisir.
Literasi iklim dapat dikembangkan melalui sekolah, kegiatan komunitas, pelatihan ekonomi lokal, dan pendekatan kreatif yang melibatkan generasi muda. Integrasi isu konservasi ke dalam pendidikan dan kebijakan pemerintah juga penting untuk memperkuat kesadaran serta koordinasi perlindungan ekosistem.
Di sisi lain, ekowisata berbasis masyarakat berpotensi menjadi sumber pendapatan jangka panjang apabila dirancang sejak awal bersama masyarakat, didukung tata kelola yang baik, serta memperhatikan pengelolaan sampah dan kapasitas lokal.
Berbagai perspektif yang dibahas dalam PLF#99 menegaskan bahwa konservasi pesisir memerlukan kolaborasi pemerintah, organisasi konservasi, filantropi, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Pendanaan yang berkelanjutan perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan pengukuran dampak yang jelas.
Melalui forum ini, PFI mendorong penguatan peran filantropi dalam mendukung inisiatif konservasi yang tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, konservasi dapat menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
