Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyelenggarakan Philanthropy Sharing Session (PSS) #78 “Menuju Resiliensi Iklim: Mendorong Integrasi Data, Mobilisasi Sumber Daya, dan Kolaborasi Lintas Sektor Filantropi” secara daring pada Selasa, 22 September 2026. Forum ini mempertemukan anggota PFI untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, memetakan kapasitas anggota, serta menjajaki peluang kolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana menjadi salah satu konteks utama diskusi. PFI melihat bahwa ketangguhan masyarakat perlu dibangun sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika respons sudah dibutuhkan. Dengan beragam kapabilitas yang dimiliki organisasi filantropi, terdapat peluang untuk memperkuat kolaborasi, termasuk melalui pemanfaatan data dan informasi dari lembaga pemerintah.
Menjembatani Informasi dengan Aksi Antisipatif
Diskusi menggarisbawahi adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme antisipasi bencana. Informasi mengenai potensi bencana sebenarnya telah tersedia, tetapi belum selalu dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang mudah dipahami dan dilakukan masyarakat.
Salah satu kebutuhan yang muncul adalah bagaimana informasi peringatan dini dari BMKG dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat masyarakat. Peserta juga mengidentifikasi pentingnya penyusunan protokol respons bersama, mekanisme evakuasi yang konkret, serta keterlibatan organisasi filantropi sebagai penghubung antara informasi teknis dan masyarakat yang didampingi.
Dalam diskusi juga ditegaskan bahwa BMKG memiliki fungsi utama sebagai penyedia informasi meteorologi, klimatologi, dan prakiraan, sementara penerjemahan informasi tersebut menjadi aksi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga filantropi dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi risiko dan kesiapsiagaan masyarakat.
Memperkuat Peran Pemerintah dan Filantropi
Peserta juga membahas pentingnya memperjelas peran masing-masing pihak dalam kesiapsiagaan bencana. Pemerintah daerah tetap memiliki peran dan tanggung jawab dalam penanganan risiko bencana, sementara organisasi masyarakat sipil dan filantropi dapat mendampingi masyarakat serta menjadi penghubung dalam proses penguatan ketangguhan di tingkat lokal.
Salah satu peluang yang muncul adalah keterlibatan anggota PFI dalam penyusunan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai cuaca dan iklim, serta mendukung penyusunan rencana kontingensi daerah. Pendekatan tersebut dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman historis kejadian bencana maupun potensi risiko yang terdapat di masing-masing wilayah.
Kebutuhan Data yang Lebih Terintegrasi dan Realtime
Selain sistem peringatan dini, kebutuhan terhadap data geospasial menjadi pembahasan penting dalam forum. Peserta menyampaikan berbagai kesenjangan data yang dihadapi dalam pelaksanaan program, mulai dari kebutuhan data perizinan dan komoditas pertanian, peta pemeliharaan tanaman, informasi program lembaga, hingga data yang lebih detail mengenai kebutuhan program lingkungan.
Pengalaman Belantara Foundation, misalnya, menunjukkan bahwa perubahan kondisi kawasan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan pembaruan data yang tersedia. Perubahan fungsi hutan, keterbatasan pemantauan, serta perbedaan informasi antara peta pemerintah dan kondisi lapangan menjadi tantangan dalam menentukan lokasi dan strategi pendampingan masyarakat.
Kebutuhan serupa juga muncul dari anggota lainnya, termasuk kebutuhan untuk menyinkronkan batas desa, mengintegrasikan data pemerintah dengan data yang dimiliki organisasi, serta memperoleh informasi yang lebih mutakhir mengenai kawasan, komoditas, dan kondisi lingkungan. Peserta juga menyoroti pentingnya data geospasial yang dapat membantu mendukung program di tingkat desa dan mempermudah pengambilan keputusan.
Menghubungkan Data Geospasial dengan Kebutuhan Lapangan
Forum mengidentifikasi sejumlah kebutuhan data yang dapat mendukung program anggota, antara lain peta kawasan taman nasional, cagar alam, perhutanan desa, perhutanan sosial, dan hutan adat. Selain itu, dibutuhkan pula pemetaan yang mengintegrasikan data spasial dengan data statistik masyarakat dan informasi sosial budaya, peta realtime wilayah rawan bencana akibat krisis iklim, serta informasi mengenai ruang terbuka hijau dan kawasan sempadan sungai.
Peserta juga melihat pentingnya integrasi data mengenai sebaran komoditas pertanian, komunitas adat, serta desa-desa terpencil. Salah satu kebutuhan yang disoroti adalah tersedianya data desa yang terintegrasi, sehingga informasi tidak hanya berbentuk data geospasial atau batas wilayah, tetapi dapat dikaitkan dengan informasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan kemitraan di tingkat lokal.
Dari Data Menuju Kolaborasi dan Aksi Bersama
Hasil diskusi kelompok memperlihatkan dua kebutuhan besar. Kelompok pertama menekankan pentingnya mekanisme antisipasi, diseminasi informasi melalui berbagai kanal, penerjemahan peringatan teknis menjadi aksi masyarakat, serta penyusunan mekanisme evakuasi dan respons bersama. Sementara itu, kelompok kedua menyoroti kebutuhan terhadap data dan peta realtime, data komoditas dan batas kawasan, pemetaan area hijau, serta informasi mengenai komunitas adat dan desa terpencil.
Forum juga mencatat perlunya memperjelas ruang lingkup dan fungsi masing-masing lembaga dalam pengelolaan serta penyediaan data. Di sisi lain, terdapat peluang untuk mengembangkan platform big data yang memungkinkan pihak di tingkat lokal dan daerah mengakses maupun memasukkan data sehingga informasi dapat terintegrasi dengan lebih baik.
Memperkuat Ekosistem Resiliensi Iklim
Dari keseluruhan diskusi, terlihat adanya kesenjangan antara kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan dengan informasi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan. Informasi terkait potensi bencana sebenarnya telah tersedia, tetapi belum selalu menjangkau pihak yang membutuhkan. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas organisasi sekaligus mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dengan BMKG dan BIG.
Ke depan, hasil PSS #78 menjadi pijakan bagi PFI untuk melanjutkan penjajakan kolaborasi terkait integrasi data, penguatan sistem peringatan dini, pemanfaatan informasi geospasial, serta penerjemahan informasi risiko menjadi aksi antisipatif di tingkat masyarakat. Penguatan kerja bersama antara pemerintah, filantropi, organisasi masyarakat sipil, dan aktor lokal diharapkan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat sekaligus membangun ekosistem resiliensi iklim yang lebih terkoordinasi dan berbasis kebutuhan lapangan.
