Makassar, 25 September 2025 – Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) Chapter Makassar bersama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menyelenggarakan Philanthropy Learning Forum (PLF) ke-73: Rapat Penyusunan Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Sulawesi Selatan 2025–2030. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi multipihak dalam menyusun arah pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi filantropi, masyarakat sipil, hingga kelompok disabilitas—untuk bersama-sama merumuskan Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Sulawesi Selatan periode 2025–2030.
Komitmen Pemerintah terhadap Prinsip No One Left Behind
Dalam sambutannya, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Drs. Muh. Saleh, M.Si, menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah lima tahun ke depan. Fokus utama diarahkan pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan pendidikan inklusif, serta penguatan ekonomi hijau dan biru. “Prinsip no one left behind harus menjadi roh pembangunan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kolaborasi multipihak” ujarnya.
Peran Akademisi dan FIlantropi dalam Penguatan Ekosistem SDGs
Pada sesi pemaparan, SDGs Center Universitas Hasanuddin menekankan pentingnya kontribusi multipihak dalam implementasi SDGs, khususnya melalui penggunaan data mikro agar program pembangunan lebih tepat sasaran. Sementara itu, PFI Chapter Makassar memaparkan inisiatif Filantropi Hub 2024–2027 sebagai platform utama untuk memperkuat ekosistem filantropi melalui riset, publikasi, kampanye, serta kolaborasi lintas sektor.
Tantangan Kunci dan Langkah Konkret di Sulawesi Selatan
Diskusi forum juga mengangkat sejumlah isu strategis daerah, antara lain tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS), keterbatasan keterampilan UMKM, tingginya angka kematian ibu dan bayi di wilayah kepulauan, serta masih minimnya akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Seluruh isu tersebut disepakati untuk diintegrasikan dalam penyusunan RAD SDGs dengan pendekatan berbasis data yang terdisagregasi.
Adapun langkah-langkah konkret yang berhasil didiskusikan, diantaranya, Penyelesaian matriks RAD SDGs oleh pemerintah daerah dan mitra non-pemerintah; Koordinasi kontribusi filantropi melalui PFI Chapter Makassar; Penetapan prioritas program pada kemiskinan ekstrem, stunting, pendidikan inklusif, ekonomi hijau, dan layanan kesehatan kepulauan; Penguatan sistem data center SDGs di bawah koordinasi Bappelitbangda; dan Penyelenggaraan forum teknis lanjutan untuk finalisasi RAD SDGs Sulawesi Selatan 2025–2030.
Melalui penyelenggaraan PLF #73, Sulawesi Selatan meneguhkan komitmennya untuk memperkuat sinergi multipihak dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, sekaligus berkontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045.
