Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Town Hall Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan dalam rangkaian Rapat Umum Anggota 2026. Forum ini menjadi ruang bersama bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan peran, berbagi perspektif, serta merancang langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa negara memberikan apresiasi terhadap peran filantropi yang semakin luas dalam menjangkau masyarakat. Filantropi dinilai memiliki posisi strategis sebagai katalis pemberdayaan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
MSF sebagai Platform Kolaborasi Strategis
Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan merupakan platform kolaboratif yang menghubungkan organisasi filantropi, pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Inisiatif ini dibentuk untuk menyinergikan berbagai upaya pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak luas.
Ketua Badan Pengurus PFI sekaligus Chairman MSF, Rizal Algamar, menekankan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan—terutama kemiskinan ekstrem—tidak dapat diselesaikan secara parsial. “Pendekatan kolaboratif berbasis gotong royong, melalui resource sharing and co-creation, menjadi kunci utama dalam membangun solusi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Data menunjukkan masih besarnya tantangan di tingkat desa, termasuk puluhan ribu desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan dan akses layanan dasar lainnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi yang terkoordinasi dan berbasis kebutuhan lokal.
Pendekatan Berbasis Data dan Ko-Kreasi
Co-chair Dewan Pakar PFI, Prof. Amelia Fauzia, menjelaskan bahwa pendekatan MSF menekankan pada kolaborasi berbasis data. Proses asesmen dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan primer, termasuk observasi lapangan dan diskusi kelompok terarah (FGD) di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
Hasil asesmen ini kemudian menjadi dasar dalam merancang intervensi yang terintegrasi, mencakup empat aspek utama: pemenuhan kebutuhan dasar, akses layanan, penguatan ekosistem, dan program ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program yang diimplementasikan relevan dengan kondisi dan potensi desa.
Membangun Sinergi dan Menutup Gap Antar Aktor
Diskusi dalam Town Hall juga menyoroti pentingnya menjembatani kesenjangan antar aktor dalam penanganan kemiskinan. Perwakilan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menekankan bahwa kompleksitas isu kemiskinan membutuhkan keterlibatan multipihak, mengingat keterbatasan dalam penentuan intervensi dan kelompok sasaran jika hanya dilakukan oleh pemerintah.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan Forum Zakat dan Humanitarian Forum Indonesia yang melihat MSF sebagai ruang strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan tujuan, serta mengoptimalkan kontribusi masing-masing aktor dalam mengisi gap yang ada.
Ke depan, MSF menargetkan implementasi program di tingkat desa yang direncanakan mulai Agustus 2026. Program ini akan menjadi langkah awal dalam menguji model kolaborasi yang telah dirancang, sekaligus memastikan bahwa hasil asesmen dapat diterjemahkan menjadi intervensi yang konkret dan berdampak.
Dengan pendekatan bertahap, MSF telah menyusun roadmap lima tahun yang dimulai dari penguatan fondasi kelembagaan hingga menjadi platform nasional yang berkelanjutan dan mampu mendorong dampak sistemik.
Mendorong Ekosistem Filantropi yang Kolaboratif
Melalui MSF, PFI tidak hanya memperkuat peran anggotanya, tetapi juga membangun ekosistem filantropi yang lebih kolaboratif, inklusif, dan berdampak. Inisiatif ini diharapkan menjadi model kerja sama lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan yang kompleks, sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
