Advokasi & Fasilitasi

Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, lembaga filantropi telah diakui sebagai salah satu sektor yang dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Meski demikian, tidak semua kebijakan hukum dapat mendukung peran sektor filantropi untuk pencapaian SDGs. Dengan latar belakang tersebut, pilar ini memiliki tujuan jangka panjang untuk dapat mendorong perubahan kebijakan bagi lembaga filantropi.

Sementara itu, fasilitasi lebih ditekankan pada upaya untuk memberikan dukungan kepada anggota dan mitra untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta program-program yang dilakukan.  Sebagai sebuah asosiasi, Filantropi Indonesia terus mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga filantropi di Indonesia agar dapat menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan aktivitasnya.

Adapun kegiatan Advokasi dan Fasilitasi yang selama ini sudah/sedang berjalan antara lain:

  1. Mendorong perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Sumbangan
    Perkembangan filantropi yang pesat akhir-akhir ini belum ditopang dengan regulasi atau kebijakan yang kondusif dan menjadi lingkungan yang mendukung (enabling environment) bagi kegiatan filantropi. Salah satu regulasi yang dianggap menghambat adalah Undang-Undang (UU) Nomor 9/Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Selain menerapkan mekanisme perizinan dan pelaporan yang sangat ketat, beberapa ketentuan dalam UU ini juga dinilai sudah ketinggalan jaman.
    Untuk merevisi UU PUB, beberapa Organisasi Masyarakat Sipil dan Kementerian Sosial menginisiasi perumusan RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk merevisi dan menggantikan UU PUB. Mengingat urgensinya, maka semenjak tahun 2016, Filantropi Indonesia secara aktif ikut serta dalam diskusi penyusunan naskah akademik dan mendorong Kementerian Sosial agar RUU Penyelenggaraan Sumbangan secepatnya mendapatkan legalitas. Pada tahun 2019, RUU Penyelenggaraan Sumbangan telah didorong untuk dapat masuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) di DPR.
  2. Peran Strategis Klaster Filantropi Dalam Pencapaian SDGs
    Sebagai sebuah asosiasi, Filantropi Indonesia berusaha untuk dapat menjadi wadah bagi para anggota untuk dapat berkolaborasi. Menyadari bahwa banyak anggota yang memiliki kesamaan program, maka Filantopi Indonesia membentuk klaster filantropi sejak tahun 2016. Ada enam klaster filantropi yang telah terbentuk yaitu Klaster Filantropi Permukiman dan Perkotaan, Klaster Zakat on SDGs, Klaster Filantropi Pendidikan, Klaster Filantropi Kesenian dan Kebudayaan, Klaster Filantropi Ketahanan Pangan dan Gizi, Klaster Filantropi Lingkungan Hidup dan Konservasi, dan Klaster Filantropi Kesehatan.
  3. Kota Berbasis SDG di Bengkulu, Proyek Percontohan
    Sejak tahun 2017, Filantropi Indonesia beserta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kotaku, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu berkolaborasi dalam program Kota SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Kota Bengkulu menjadi kota pertama yang menerapkan prinsip Kota Bertujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kota SDGs merupakan kota yang telah berkomitmen untuk menerapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam praktik kehidupannya. Melalui kemitraan ini, persoalan perkotaan di Bengkulu dapat diatasi secara bersama dengan cara saling berkontribusi sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.