REGISTRASI
Di posting : 31 March 2017

Beberapa tahun terakhir, aktivitas filantropi berkembang cukup pesat di Indonesia. Bahkan tema filantropi telah masuk ke ranah akademisi. Perkembangan ini tentunya membuat diperlukannya regulasi hukum yang jelas. Hal inilah yang mendorong Filantropi Indonesia, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya mengadakan riset bersama untuk memetakan kebijakan-kebijakan di Indonesia yang mendukung dan menghambat kegiatan filantropi dalam implementasi SDGs.

Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 6 bulan, maka pada Kamis, 23 Maret 2017 hasil riset dipublikasikan melalui kegiatan “Dikusi Publik Dan Diseminasi Hasil Riset Kebijakan yang Mendukung dan Menghambat Filantropi Dalam Pencapaian SDGs”. Terdapat tiga narasumber dalam acara tersebut yaitu Daniel Yusmic sebagai ketua tim peneliti, Efirda Lubis yang merupakan akademisi dari Institut Pertanian Bogor, dan Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

Daniel menyebutkan bahwa terdapat 88 (delapan puluh delapan) Undang-Undang yang dikaji dalam riset ini. Dimana UU tertua yang dikaji adalah UU no 9 tahun 1961 tentang PUB dan UU terbaru adalah UU no 17 tahun 2013 tentang organisai kemasyarakatan yang didalamnya termasuk yayasan dan perkumpulan. Dalam penelitian tersebut terdapat 9 aspek yang dikaji yaitu kelembagaan, kegiatan, perizinan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, insentif, transparansi, dan sanksi.

Sementara itu, Efrida Lubis menyatakan bahwa ada banyak pengertian mengenai filantropi dan hingga sekarang belum ada kesepakatan pasti mengenai pengertian tersebut. Dia memaparkan beberapa UU yang berkaitan antara Filantropi dan SDGs yaitu Pasal 34 UUD 45, UU Perumahan dan permukiman, UU Rumah Susun, UU Penanganan Fakir Miskin, UU Jaminan Sosial, UU wakaf, UU Yayasan, UU Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian hingga sekarang di Indonesia belum terdapat pemetaan  UU yang mengarah ke SDGs.

Berkaitan dengan kegiatan tersebut, Bivitri menambahkan bahwa PSHK juga melakukan kerjasama penelitian dengan Filantropi Indonesia mengenai insentif pajak untuk filantropi. Masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah eksistensi organisasi nirlaba, RUU perkumpulan, dan revisi UU ormas.  Terdapat tiga tantangan dalam insentif pajak tersebut yaitu minimnya informasi yang tersedia, rincian peraturan yang ambigu, serta banyak donor yang enggan menggunakan insentif pajak karena prosedurnya yang rumit.

Dalam diskusi penutup, para peserta yang hadir mengharapkan akan ada kelanjutan dari hasil penelitian yaitu dengan membawanya ke pemerintah. Selain itu perlu ada upaya penetapan standar ukuran yang disepakati bersama mengenai pemetaan UU mana saja yang mendukung dan menghambat filantropi dalam SDGs.

Sumber : Internal